Reformasi Ekonomi

Model peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang lebih mengedepankan pasar sebagai instrumen ekonomi, sesungguhnya tidak lepas dari peran lembaga-lembaga keuangan multilateral (seperti World Bank dan IMF) yang bertanggung jawab terhadap promosi strategi pembangunan tersebut. World Bank menyebut obat penyembuh perekonomian negara berkembang tersebut dengan istilah penyesuaian struktural/restrukturisasi ekonomi. Tujuan restrukturisasi ialah menghapus ketidakseimbangan ekonomi yang terus-menerus melanda hampir semua negara berkembang. Program restrukturisasi ekonomi sendiri merupakan suatu proses reformasi kebijakan yang berorientasi kepada penyelesaian masalah neraca pembayaran, mengurangi inflasi, dan menciptakan kondisi bagi penignkatan pendapatan per kapita secara berkesinambungan. Dengan restrukturisasi ekonomi diharapkan fundamental makroperekonomian negara berkembang dalam kondisi stabil sehingga memudahkan operasinalisasi langkah-langkah pembangunan pada level mikro.
Perubahan ekonomi yang semula sangat pekat dengan intervensi negara (central planning) menuju ke manajemen pasar (market mechanism) yang dipahami dengan banyak istilah oleh banyak pengamat, antara lain deng ajulukan “reformasi” atau “transisi”. Akan tetapi dalam penelusuran lebih detail, sesungguhnya di antara keduanya terdapat pemaknaan yang berbeda. Biasanya, reformasi mengacu kepada upaya intensif untuk mengubah beberapa penampakan dari sebuah sistem (features of the system). Sedangkan transisi merujuk kepada peristiwa yang terjadi selama suatu negara bergerak dari suatu pola lain, dan bukan berbicara mengenai proses perubahan menuju sistem yang ingin dituju. Dengan pengetian semacam itu, reformasi bisa dikatakan lebih menitikberatkan pada proses kebijakan, sebaliknya transisi menekankan pada kejadian-kejadian yang berlangsung akibat munculnya sebuah kebijakan.
Di negara-negera kapitalis tulen, makana reformasi ekonomi berarti perubahan evolusioner yang berlangsung secara otomatis. Itu artinya, dalam ssitem kapitalis disediakan ruang bagi perubahan-perubahan yang terjadwal dan sistematis untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terus berlangsung. Sedangkan di negera sosialis, penegertian reformasi ekonomi lebih dalam kerangka revolusioner karena sistem (politik) yang tersedia sangat rigid dalam menerima perubahan. Di dalam konteks itulah, beberapa aspek nonekonomi turut berperan dalam menciptakan apakah reformasi bermakan revolutif ataukah evolutif. Dalam sistem ekonomi kapitalis, perubahan bisa berlangsung secara evolutif dan otomatis, karena sistem politik yangtersedia memberikan ruang yang cukup bagi perubahan secara “built-in”.
Terdapat beberapa hal penting yang harus dijadikan dasar bagi pengambil kebijakan agar perjalanan reformasi ekonomi tidak menemui jalan buntu. pertama, penyerahan sebagian besar ekonomi ke tangan pasar (sektor privat) harus disertai dengan penguatan regulasi pemerintah nyang mengatur agar praktik ekonomi tidak saling mematikan. Kedua, stabilitas politik yang diukur melalui kecakapan pemerintah untuk menjalankan kebijakan secara efisien, juga merupakan syarat perlu bagi berjalannya reformasi ekonomi. Pada titik ini yang dibutuhkan bukanlah pemerintah yang kuat, tetapi pemerintah yang kapabel. Ketiga, harus segera diformulasikan sistem perlindungan sosial untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sektor publik yang penting, seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, kesempatan kerja, transportasi, dan lain-lain. Langkah tersebtu penting, karena setiap sistem ekonomi selalu memunculkan kelas yang tersisih.