Risiko Fatwa Agama untuk Politik

Kegelisahan patut dibangkitkan. Sebab, ada kecenderungan publik, siapa pun mereka, dengan gampangnya meminta fatwa kepada MUI atas problem yang sedang dihadapi. Setelah ramai-ramai soal rokok, kini publik meminta fatwa haram golput kepada MUI.

Tak tanggung-tanggung, figur sekelas Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa haram atas praktik golput yang dipandang belakangan semakin menguat.

Sebagai latar belakang lebih jauh, Hidayat Nurwahid memandang bahwa angka golput dalam sejumlah pilkada terbukti rata-rata lebih dari separo jumlah pemilih sah (Jawa Pos, 13/12/2008). Gagasan Hidayat itu kemudian diikuti oleh PPP dengan anggukan persetujuan yang sama atas perlunya fatwa haram golput (Jawa Pos, 15/12/2008).

Dalam argumentasi kalangan yang profatwa haram atas golput di atas, terbaca bahwa agama yang direpresentasikan oleh lembaga fatwa didesak untuk menjadi pilar alternatif bagi demokrasi. Konkretnya, agama didorong dan dipaksa menjadi pilar keenam demokrasi.